Nama :Findi Yuningsih
NPM : 22210785
KELAS: 2EB17
JUDUL: Prinsip Koperasi
dan Sisa Hasil Usaha
A. A. PRINSIP
KOPERASI
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan
petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.
Prinsip Koperasi
Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967
1.Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi
dalam koperasi.
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya
pada diri sendiri
Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip
koperasi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut,
koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakkan
ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha
dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip
tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya:
1. Sifat kesuka relaan dalam keanggotaan koperasi.
Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan
oleh siapapun, sifat kesuka relaan ini juga mengandung arti bahwa seorang
anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
2. Adanya prinsip demokrasi.
Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak
keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa
koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti
dirumuskan oleh international cooperative alliance (I.C.A) atau aliansi
koperasi internasional.
3. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip
keadilan dan asas kekeluargaan.
Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang
dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha
mereka terhadap koperasi.
4. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.
Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi
memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiata usahanya.
5. Prinsip Kemandirian dari koperasi.
Prinsip ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa
bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada
pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.
6. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan
prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar
koperasi.
Sejarah Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip koperasi bermula dari aturan-aturan
umum pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di
Rochdale, yang dikenal sebagai “prinsip-prinsip Rochdale”. Keberhasilan
perjuangan koperasi di Rochdale memang banyak ditentukan oleh semangat kerja
para pengurusnya, yang benar-benar merasakan kepahitan hidup era revolusi
industri di Inggris. Karena itu, rumusan prinsip-prinsip koperasi Rochdale itu
adalah hasil dari proses pemikiran yang dalam, matang oleh kepahitan zaman,
teruji oleh kenyataan sejarah, dan didorong oleh semangat yang tinggi untuk
mengangkat martabat manusia.
Sejalan dengan perkembangan koperasi dibagian dunia
lainnya, prinsip-prinsip Rochdale itu dijadikan contoh dan pedoman oleh hampir
seluruh gerakan koperasi didunia. Meskipun demikian, pengambilalihan
prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut tidak dilakukan sepenuhnya,
melainkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta budaya masyarakat tempat
koperasi didirikan.
Walaupun demikian, dalam bukunya The Cooperative
Sector, Fauguet (1951), mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada empat prinsip
yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menamakan dirinya koperasi,
yaitu :
- Adanya
pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- Adanya
ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- Adanya
ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan
dan usaha koperasi.
- Adanya
ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang
diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.
Berikut adalah contoh kasus tentang Prinsip Koperasi
1.
Di Semarang Jawa Tengah, perkembangan
BMT menurut Ikhwan dan diperkuat lagi dengan penelitian Rahman yang mengukur
tingkat kesejahteraan kinerja keuangan 228 BMT di Jawa Tengah termasuk di Kota
Semarang menunjukkan bahwa 66, 23 % BMT cukup sehat, dan 23,25 % berada dalam
keadaan kurang sehat dan 3,07 dalam keadaan tidak sehat. Kompleksitas masalah
yang dihadapi oleh BMT tidak hanya pada legitimasi dan dasar legal formal atas
eksistensi BMT saja, tetapi lebih dari itu. Dalam prakteknya juga menghadapi
kendala operasional, misalnya konsistensi penerapan prinsip – prinsip syar’i
yang menjadi sumber rujukan segaa aktifitasnya.
Sebagai contoh keharusan adanya jaminan dalam setiap akad pemberian kredit
(pembiayaan) baik menggunakan skema akad mudharabah, atau musyarakah, bai
almuarabahah, atau juga menggunakan gadai (rahn). Hampir dalam setiap bentuk
akad yang diterapkan selalu mempersyaratkan adanya barang jaminan. Padahal jika
kita melihat aturannya tidak semua akad pembiayaan (kredit) harus disertai
dengan adanya barang jaminan. Misalnya akad mudharabah, qardul hasan dll.
Persyaratan adanya jaminan sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut juga
tersirat menurut dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di sana disebutkan
bahwa jaminan (agunan) merupakan “keharusan” dalam beberapa produk lembaga
keuangan syari’ah. Penggunaan jaminan dalam semua akad tersebut seakan menjadi
keharusan. Padahal jika dirunut akar syar’i, hanya dalam akad gadai saja yang
secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan. Ini berarti ada
penyimpangan dalam operasionalisasi BMT karena praktek semacam itu pada
hakekatnya tidak jauh berbeda dengan Praktek Bank konvensional yang berprinsip
tidak ada kredit tanpa jaminan.
Masalah lain yang juga menjadi concern BMT adalah masalah implementasi
penerapan hukum jaminan. Dalam lembaga keuangan konvensional, kegiatan
pinjam-meminjam (kredit) dilakukan dengan menggunakan pembebanan hak tanggungan
atau hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai
pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah. Akan tetapi di banyak BMT, masih
sedikit BMT yang telah menerapkan hukum jaminan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Singkatnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa salah satu
syarat jaminan adalah harus didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan dan cara
eksekusinya adalah dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan
tersebut.
2.
Kasus Koperasi KarangAsem Membangun
Kasus Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) di Kabupaten Pinrang, Sulawawesi Selatan
yang menawarkan bunga simpanan fantastis hingga 30% per bulan sampai akhirnya
nasabah dirugikan ratusan milyar rupiah, ternyata belum menjadi pelajaran bagi
masyarakat Indonesia.
Bagi Anda yang belum pernah tahu Kabupaten KarangAsem, belakangan ini akan
semakin sering mendengar nama KarangAsem di media massa. Apa pasalnya, sehingga
nama KarangAsem mencuat? Jawaban paling sahih, mencuatnya nama KarangAsem
akibat adanya kasus investasi Koperasi KarangAsem Membangun.
Kabupaten KarangAsem adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten
ini masih tergolong kabupaten tertinggal dengan tingkat pendidikan masyarakat
yang rendah dan kondisi perekonomian daerah yang relatif ‘morat-marit’. Data
dari Pemda Karangasem menyebutkan pendapatan per kapita masyarakat hanya
sekitar Rp 6 juta per tahun.
Pada tahun 2006 lalu, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi dengan nama
Koperasi KarangAsem Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung
beberapa nama ‘besar’ di daerah tersebut. Pengurus KKM, misalnya, diketuai oleh
Direktur Utama PDAM Karangasem, I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota
masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal
kredibilitas tersebut, KKM tersebut mampu menarik nasabah dari golongan pejabat
dan masyarakat berpendidikan tinggi.
KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam,
toko dan capital investment (bisa dilihat di website KKM di
http://www.kkm.balipromotion.net/). Salah satu layanan KKM yang menjadi
‘primadona’ adalah Capital Investment (Investasi Modal). Layanan Capital
Investment yang dikelola oleh KKM menjanjikan tingkat pengembalian investasi
sebesar 150% setelah tiga bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial dimana
mayoritas masyarakat tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang
relatif rendah, iming-iming keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan.
Lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang ikut
‘berinvestasi’ di KKM, bahkan ada yang sampai menanamkan modal sebesar Rp.400
juta.
Konyolnya, walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama
sekali tidak mengantongi ijin dari Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya
layanan Investment Capital tersebut adalah penipuan model piramida uang.
Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya
sekaligus dengan ‘keuntungannya’. Seorang pemodal misalnya, memberikan
testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia
mendapatkan hasil Rp.1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara
November 2007 hingga 20 Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah
dengan nilai total simpanan Rp.700 milyar.
Secara akal sehat, tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM
bisa menawarkan keuntungan yang begitu tinggi (150% per tiga bulan alias 600%
per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk nasabah saja, belum termasuk
biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan
modal nasabah dengan return di atas angka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan,
agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh dikatakan
mustahil bisa bertahan lama.
Beruntung Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg cepat bertindak, dengan meminta
kepolisian segera menutup bisnis investasi ala KKM tersebut. Hasil penyitaan
asset, hanya berhasil menyita asset senilai Rp.321 milyar atau hanya separuh
dari simpanan total nasabah Rp.700 milyar. Lebih dari Rp.400 milyar uang
nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, tindakan Bupati
Karangasem, justru ditentang oleh para nasabah. Ironis sekali, mereka tidak
merasa tertipu dan menganggap Bupati Karangasem melakukan fitnah sehingga
pengurus KKM ditangkap polisi. Nasabah malah meminta pengurus KKM dibebaskan,
agar dana mereka yang telah disetorkan dapat dikembalikan.
Perilaku nasabah KKM, bisa dikatakan mirip-mirip dengan member InterMetro Fund
dan Bisnis5Milyar.com yang pernah diangkat di blog JanganSerakah ini. Mereka
tidak mau mempelajari skema investasi yang dijanjikan dan hanya terfokus pada
return yang menarik. Nasabah KKM juga mengabaikan fakta bahwa skema capital
investment ala KKM tidak mendapatkan ijin, baik dari Bank Indonesia atau
Bapepam. Tuntutan nasabah KKM agar Pemerintah mengganti uang yang dsetorkan ke
KKM juga sulit untuk direalisasikan, karena investasi murni keputusan nasabah
dan kondisi fiskal pemerintah tidak memungkinkan bailout.
Dengan latar belakang pendidikan rendah, mungkin nasabah KKM tidak mengenal
nama Ponzi atau Madoff, tapi paling tidak seharusnya mereka bisa menggunakan
akal sehat agar investasi tersebut tidak hilang sia-sia. Penegakan hukum oleh
kepolisian dan Bupati Karangasem mungkin agak terlambat, tapi hal itu harus
dilakukan agar tidak semakin banyak calon-calon nasabah yang dirugikan. Kasus
Koperasi ini meskipun merupakan sebuah pengalaman pahit, namun bisa menjadi
pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat dan pemerintah!
B. B. SISA
HASIL USAHA
Pengertian SHU
Sisa Hasil Usaha merupakan
pendapatan KOPERASI yang diperoleh dalam satu tahun dengan biaya yang
dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak
dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang
bersangkutan.Atau selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total
revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost[TC]) dalam satu
tahun buku. Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut:
Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%,
dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.
•Tidak semua komponen di atas
harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota
yang ditetapkan dalam rapat anggota
PRINSIP – PRINSIP PEMBAGIAN SHU
KOPERASI
1. SHU
yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
2. SHU anggota
adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri
3. Pembagian SHU
anggota dilakukan secara transparan
4. SHU anggota
dibayar secara tunai.
Pembagian SHU per anggota
SHU per anggota
• SHUA =
JUA + JMA
Di mana :
SHUA = Sisa Hasil
Usaha Anggota
JUA
= Jasa Usaha Anggota
JMA = Jasa Modal
Anggota
Adapun informasi tang disajikan
dalam Sisa Hasil Usaha adalah :
1.SHU total koperasi pada satu
tahun buku
2.Bagian SHU anggota
3.Total simpanan seluruh anggota
4.Jumlah simpanan per anggota
5.volume usaha per anggota
Berikut adalah contoh kasus Sisa Hasil Usaha
1.
Contoh Kasus :
Koperasi “Sejahtera Jaya” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib
anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan laba rugi singkat
pada 31 Desember 2007 sebagai berikut :
(hanya untuk anggota):
Penjualan Rp 450.000.000,-
Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-
Laba Kotor Rp 50.000.000,-
Biaya Usaha Rp 20.000.000,-
Laba Bersih Rp 30.000.000,-
Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:
• Cadangan Koperasi 30%
• Jasa Anggota 20%
• Jasa Modal 10%
• Jasa Lain-lain 15%
Buatlah:
a. Perhitungan pembagian SHU
b. Jurnal pembagian SHU
c. Perhitungan persentase jasa modal
d. Perhitungan persentase jasa anggota
e. Hitung berapa yang diterima Bapak Indra (seorang anggota koperasi) jika
jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 300.000,- dan ia telah
berbelanja di koperasi Sejahtera Jaya senilai Rp 720.000,-
JAWABAN
a. Perhitungan pembagian SHU
Keterangan SHU Rp 30.000.000,-
Cadangan Koperasi 30% Rp 9.000.000,-
Jasa Anggota 25% Rp 7.500.000,-
Jasa Modal 20% Rp 6.000.000,-
Jasa Lain-lain 25% Rp 7.500.000,-
Total 100% Rp 30.000.000,-
b. Jurnal
SHU Rp 30.000.000,-
Cadangan Koperasi Rp 9.000.000,-
Jasa Anggota Rp 7.500.000,-
Jasa Modal Rp 6.000.000,-
Jasa Lain-lain Rp 7.500.000,-
c. Persentase jasa modal
(Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100%
= (Rp 6.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x 100% = 6%
Keterangan:
- Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib
- Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang
d. Persentase jasa anggota
(Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x 100%
= (Rp 7.500.000,- : Rp 450.000.000,-) x 100% = 1,67%
Keterangan:
- perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi
- untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman
e. Yang diterima Bapak Indra:
- Jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x Modal Bapak Indra
= (Rp 6.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x Rpo 300.000,- = Rp 10.000,-
- Jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x
Pembelian Bapak Indra= (Rp 7.500.000,- : Rp 450.000.000,-) x Rp 720.000,- = Rp
12.000,-
Jadi yang diterima Bapak Indra adalah Rp 10.000,- + Rp 12.000,- = Rp 20.000,-
Keterangan: untuk koperasi simpan pinjam, Pembelian Bapak Indra diganti
Pinjaman Bapak Indra pada koperasi .
2.
SHU KOPERASI Koperasi Gunadarma setelah Pajak adalah
Rp. 3000.000, Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI koperasi
seperti Cadangan 40%, Dana Pengurus 5%, Dana Karyawan 5%, Dana Pembangunan
Daerah Kerja / Pendidikan 5%, Dana Sosial 5%, yang bisa dibagi kepada anggota adalah
SHU KOPERASI dibagi pada anggota 50%. Contoh
yang disampaikan sebelumnya maka diperoleh:
Cadangan : 40 % = 40% x Rp.3.000.000,- = Rp. 1.200.000,-
SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % = 40% x Rp.3.000.000,- = Rp. 1.200.000,-
Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp.3.000.000,- = Rp. 150.000,-
Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp.3.000.000,- = Rp. 150.000,-
Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp.3.000.000,- = Rp. 150.000,-
Dana sosial : 5 % = 5% x Rp.3.000.000,- = Rp. 150.000,-
Yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 %
Atau dalam contoh diatas senilai Rp.1.200.000,-
Maka Langkah-langkah pembagian SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:
a. Di RAT ditentukan berapa
persentasi SHU KOPERASI yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi (transaksi
anggota) dan berapa prosentase untuk SHU KOPERASI modal usaha (simpanan
anggota) prosentase ini tidak dimasukan kedalam AD/ART karena perbandingan
antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi
pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya
prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi ( Y) adalah 70% dan
prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30%. Jika demikian
maka sesuai contoh diatas
Y = 70% x Rp.1.200.000,-
= Rp. 840.000,-
X = 30% x Rp.1.200.000,-
= Rp. 360.000,-
b. Hitung Total transaksi tiap
anggota, total simpanan tiap anggota dan total transaksi seluruh anggota serta
total simpanan seluruh anggota.
Sebagi contoh kita akan menghitung
SHU KOPERASI Gunadarma. Dari data transaksi anggota diketahui Gunadarma
bertransaksi sebesar Rp. 20.000,- dengan simpanan Rp. 10000,- sedangkan total
transaksi seluruh anggota adalah Rp.15.000.000,- dengan total simpanan anggota
adalah Rp.3.000.000,-
Maka
SHU KOPERASI A Gunadarma = Rp. 20.000,-/ Rp.15.000.000,-( Rp. 840.000,-)
= Rp. 1120,-
SHU KOPERASI MU Gunadarma = Rp. 10.000,- / Rp.3.000.000,- (Rp. 360.000,-)
= Rp.1200,-
Sumber diperoleh dari
